Oleh : Maulana Syamsuri Duta besar R.I. untuk Swiss, Djoko Susilo, melontarkan kritikan pedas terhadap kinerja DPR, namun bukan dalam hal ketidak hadirannya dalam sidang-sidang, bukan tentang baca Koran. Juga bukan tentang membuka situs porno, juga bukan tentang anggota yang terhormat itu tidur di kursi sidang. Djoko Susilo melontarkan kritikan kinerja DPR khusus dalam hal perjalanan dinas ke luar negeri. (Tempo 10/4).

Bahkan Duta Besar itu pernah hampir menolak kunjungan rombongan DPR-D asal Sumatera yang mengalokasikan waktu hanya 6 jam untuk kunjungan kerja 6 hari. Tentu saja sisa waktu hanya untuk "free time" alias untuk jalan-jalan. Bahkan Duta Besar itu merasa gerah dan memberi instruksi kepada stafnya agar tidak usah diurus rombongan dewan yang hanya mau berwisata. Silahkan sesukanya datang ke Swiss, tapi Kedutaan tidak akan menstempel surat Perjalanan Dinas rombongan itu.

Masih menurut Duta Besar di Swiss itu, bukan lagi berita bohong, kunjungan kerja rombongan DPR itu hanya 2 jam sehari pagi dan 2 jam sore, selama 2 hari. Misi rombongan itu disamarkan dalam bentuk "pendalaman", tapi tidak jelas pendalaman itu dalam bidang dan bentuk apa. Yang jelas rombongan itu lebih banyak jalan-jalan sepanjang hari di Eropa. Anehnya rombongan DPR itu berdalih studi banding ke Eropa dan mereka masuk melalui Prancis, padahal saat itu mayoritas warga Eropa termasuk pejabatnya sedang pergi liburan keluar kota. Akhirnya rombongan DPR itu hanya diterima oleh orang-orang biasa yang tidak sesuai dengan mitra kerja. Dalam pertemuan 2 jam dengan pejabat instansi tujuan, tidak semua anggota rombongan bertanya dan berdiskusi,apalagi jika ada kendala dalam bahasa, terutama dengan negara non Inggris. Kunjungan studi banding itu manfaatnya sangat minim dibandingkan dengan biaya yang amat besar, sebanyak US$ 10 ribu, untuk rombongan 13 orang dan 2 staf sekretariat, yang senilai hampir 13 milyar rupiah.

Duta Besar RI untuk Swiss itu berpendapat, sangat wajar bila banyak tuntutan agar pihak DPR meninjau ulang program kunjungan ke luar negeri atau menghentikannya sama sekali. Sebab masih banyak jalan lain yang dapat ditempuh untuk mendapatkan studi banding, misalnya lewat Kedutaan Besar dan dapat diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Cara lain yang lebih efektif dan sangat hemat adalah dengan mengundang pakar ke Indonesia. Kualitas informasi yang dibutuhkan dari Kedutaan maupun pakar yang diundang jauh lebih baik. Selanjutnya Djoko Susilo mengimbau pimpinan DPR hendaknya lebih selektif memberikan izin bagi rombongan DPR keluar negeri. Sebagai pimpinan Kedutaan Besar RI di Swiss, Djoko Susilo, mewajibkan setiap kunjungan kerja ke Swiss harus memanfaatkan 70-80 persen waktunya untuk acara resmi. Kurang dari alokasi itu sebaiknya kunjungan ditunda atau dibatalkan. Menurut beliau, harus dibiasakan kunjungan kerja atau dinas, bukan untuk tamasya.

Uang Rakyat Terkuras

Dengan seringnya rombongan DPR melakukan kunjungan kerja studi banding ke luar negeri, artinya pemborosan yang tidak kepalang tanggung jumlahnya, mengingat satu rombongan berangkat keluar negeri menghabiskan uang rakyat hampir 13 milyar rupiah, padahal selama periode 2010-2011 sudah belasan kali rombongan DPR tamasya ke Eropah, Amerika, China dan negeri lain dengan tameng studi banding

Tercatat tanggal 13 September 2010, rombongan Panitia kerja RUU Holtikultura dari komisi IV DPR berangkat ke Belanda dan Norwegia sebanyak 12 orang. Hampir bersamaan waktunya rombongan komisi X DPR berangkat ke Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang untuk mempersiapkan RUU Pramuka. Masih dalam bulan itu juga, rombongan komisi III DPR tidak mau ketinggalan untuk menikmati perjalanan yang menghabiskan cukup banyak uang rakyat. Mereka berangkat dengan tujuan London untuk studi banding tentang RUU keimigrasian.

Awal Oktober 2010, lagi-lagi rombongan komisi III mendapat kesempatan untuk melancong ke Kanada dengan dalih untuk mempersiapkan RUU mata uang.

Tanggal 19 Oktober 2010 Badan Legislasi DPR sebanyak 20 orang untuk melakukan pendalaman dibidang legislasi di Jepang.

23 Oktober 2010 Badan Kehormatan DPR berangkat ke Yunani guna mendapatkan informasi tentang etika parlemen. Yang sangat mencolok dan menyakiti hati rakyat Indonesia adalah rombongan sebanyak 40 orang dari Panitia Khusus Otoritas Jasa Keuangan yang berangkat 30 Oktober 2010 dengan tujuan Inggris, Jerman, Jepang dan Korea Selatan.

Lagi-lagi hati rakyat Indonesia yang jumlahnya 230 juta merasa seperti ditusuk dengan beling tajam dengan kepergian anggota-anggota DPR dari komisi II yang berangkat ke China dan India dengan dalih untuk studi banding tentang sistem kependudukan dan program kesejahteraan rakyat.

Di tahun 2011 Komisi I DPR memanfaatkan masa reses untuk melakukan kunjungan dengan tujuan 5 negara, yakni Amerika Serikat, Turki, Rusia, Perancis dan Spanyol. Kunjungan ke negara-negara itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang industri pertahanan, RUU intelijen, serta melihat kebijakan politik di negara-negara itu.

Rakyat Indonesia tidak menghendaki anggota DPR menghamburkan uang rakyat ke berbagai negara seperti yang dikatakan oleh Duta Besar RI di Swiss, bukan berita bohong , bila kunjungan itu lebih banyak bernilai jalan-jalan ketimbang melakukan pendalaman.

Biaya Kunjungan Keluar Negeri Membengkak

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra jelas-jelas menolak perjalanan ke luar negeri itu. Bahkan Partai ini telah mengeluarkan surat larangan bagi anggotanya untuk pergi keluar negari. Gerindra menilai frekuensi kunjungan keluar negeri tahun 2011 dan 2012 akan meningkat tajam.

Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta membenarkan,bahwa anggaran biaya bagi anggota DPR yang akan berangkat ke Luar Negeri untuk tahun 2012 meningkat 79,7 persen. DPR menganggarkan biaya jalan-jalan ke luar negeri dalam rangka legislasi di tahun 2012 sebesar Rp.541 milyar, sementara di tahun 2011 biaya yang tersedia Rp.301 milyar .Pada tahun-tahun mendatang duit rakyat yang terkuras untuk kepentingan studi banding DPR keluar negeri akan semakin tinggi. Kuping rakyat Indonesia terasa amat perih mendengar biaya yang demikian besar terkuras

Biaya wakil-wakil rakyat sebesar Rp.541 milyar keluar negeri sungguh sangat fantastis. Di mata rakyat awam , dana yang dipakai oleh wakil rakyat jelas merupakan pemborosan.

Dalam waktu dekat rombongan anggota DPR yang akan bernagkat ke luar negeri antara lain, Komisi VIII yang akan mengunjungi China dan Australia. Komisi X rombongan DPR akan melenggang ke Spanyol. BURT DPR juga kebagian kesempatan emas menikmati perjalanan ke luar negeri, yakni ke Amerika Serikat dan Inggris.

Rakyat Miskin Tetap Terabaikan

Adakah anggota DPR yang keluar negeri untuk melakukan pendalaman, studi banding dan diskusi tentang pengentasan kemiskinan?. Hati rakyat Indonesia tidak akan merasa digores oleh beling tajam bila anggota DPR melakukan studi banding guna mendapatkan solusi terbaik mengentaskan kemiskinan, karena pada tahun 2010 rakyat miskin di Indonesia berjumlah 3l juta jiwa.

Adakah rombongan DPR keluar negeri untuk studi banding tentang TKI/TKW yang jumlahnya jutaan orang dan teraniaya? Adakah rombongan DPR yang keluar negeri untuk studi banding tentang masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis? Mampukah anggota yang terhormat itu melakukan studi banding keluar negeri untuk studi banding tentang pelacuran atau prostitusi yang jumlahnya semakin banyak di negeri ini? Adakah terbetik niat suci di hati anggota DPR itu untuk melakukan studi banding guna mengatasi masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan di negeri ini? Siapa yang peduli dengan wong cilik yang tinggal di kolong jembatan?

Adakah yang peduli terhadap rakyat Indonesia yang butuh tempat tinggal atau rumah yang layak huni? Saat ini Indonesia membutuhkan rumah layak huni 7 juta-8 juta unit rumah. Sebagai anggota Habitat Internasional, Indonesia seharusnya telah meratifikasi klausul rumah layak huni sebagai kebutuhan dasar. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 48 ,yang berbunyi "Negara berkewajiban mengadakan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia".. Semoga ada anggota DPR yang perduli dan mampu menemukan solusi bagaimana agar kebutuhan rumah tersebut dapat terpenuhi. Bayangkan bila biaya perjalanan anggota DPR sebesar Rp.541 milyar,digunakan untuk membangun rumah sederhana, ribuan rumah akan tersedia. ***