Medan, (Analisa). Anggota DPD RI, utusan Sumatera Utara, Dr H Rahmat Shah, merasa kecewa terhadap kondisi jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang ada di provinsi ini.

Rahmat yang melakukan perjalanan dan kunjungan kerja di masa reses anggota DPD RI, mulai dari jalur lintas timur dan lintas tengah Sumatera di provinsi ini ke beberapa kabupaten/kota, mengaku ikut merasakan betapa berat penderitaan rakyat yang harus merasakan langsung hari demi hari kesulitan dalam menempuh perjalanan.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap percepatan pencapaian target-target ekonomi masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Keadaan ini juga tentunya akan memperparah dan mempercepat umur kelayakan kenderaan. Oleh karenanya, semua instansi terkait yang memegang tanggung jawab pembangunan infrastruktur, harus segera peduli dan bekerja keras memperbaiki keadaan ini.

Hal tersebut dinyatakan Rahmat kepada wartawan sesaat sebelum melakukan kunjungan kerja ke kantor bupati Mandailing Natal, Jum’at (22/7) di Panyabungan.

Fakta

Menurut Rahmat, dari hasil pemantauannya sepanjang perjalanan kunjungan kerja ini, memberikan pandangan akan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Cukup banyak jalan lintas Sumatera yang rusak dan tidak layak untuk dilalui. Keadaan ini tentunya mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan merusak kenderaan mereka," ujar Rahmat.

Khusus mengenai Jalan Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menelan korban jiwa, Rahmat menjelaskan, bahwa anggota DPD RI utusan Sumatera Utara telah melayangkan surat protes keras terhadap penanganan Jalan Aek Latong tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan baru-baru ini.

" Kita akan mengikuti terus perkembangan respon pemerintah pusat untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan masyarakat di daerah," ujar Rahmat.

Desakan terhadap pemerintah harus tetap dilakukan mengingat kondisi kerusakan yang ada telah terjadi belasan tahun tanpa ada perbaikan yang berarti dari pihak yang bertanggungjawab terhadap keadaan tersebut.

"Seharusnya, Aek Latong dimasukkan ke dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur, mengingat jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Kita tidak ingin ada diskriminasi di dalam pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Bila di satu daerah, pembangunan infrastrukturnya dibangun dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kita harapkan di Sumatera Utara ini perlakuan yang sama dapat dirasakan masyarakat Sumut," tegas Rahmat.

Menanggapi kondisi bentang alam yang dituding sebagai akar permasalahan kerusakan jalan di Aek Latong dan menjadikanya berlarut-larut, Rahmat menyatakan keyakinannnya bahwa pemerintah pasti memiliki solusi teknologi yang efektif serta didukung dengan anggaran yang cukup untuk menuntaskannya.

"Terserah kepada pemerintah, apakah solusinya dalam bentuk pembangunan jalan layang seperti jalan layang Bolu di Turki atau dengan pembangunan jembatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah setempat," usul Rahmat. (rel/hers)