USULAN Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menjadikan ‘event’ Pesta Danau Toba (PDT) sebagai kalender Menteri Pariwisata, patut didukung seluruh lapisan masyarakat di daerah ini. Karena hal itu dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan pariwisata di Sumatera Utara. Apalagi daerah tujuan wisata Danau Toba yang meliputi 7 daerah kabupaten dan 2 kotamadya di Sumut ditetapkan sebagai daerah unggulan wisata secara nasional. Hal itu tentunya akan mewujudkan kerinduan masyarakat akan kejayaan Danau Toba seperti di-era tahun 1980an. Untuk mewujudkan itu tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu kerjasama yang permanen antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Keindahan Danau Toba pernah menakjubkan dunia, hingga wisatawan baik lokal maupun manca negara berbondong-bondong datang ke daerah itu. Kawasan Danau Toba sepertinya tidak pernah tidur karena hampir setiap hari dipadati pengunjung. Apalagi disaat hari-hari besar dan musim liburan sekolah. Bus pariwisata hilir mudik, hunian hotel selalu penuh. Ekonomi masyarakat lokal meningkat karena dagangannya laris. Lantas, mengapa tiba-tiba kawasan Danau Toba itu menjadi sepi - Wisatawan sepertinya enggan untuk berkunjung kedua kalinya. Apakah hal ini dikarenakan Danau Toba tidak indah lagi? Ini yang harus dikaji oleh pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal.

Ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi untuk membangkitkan kejayaan Danau Toba yang selama ini bagaikan mati suri. Pertama adalah, keramah tamahan masyarakat lokal dalam menyambut tamu. Penduduk lokal harus mampu sebagai tuan rumah yang baik, dan dapat "memanjakan" pendatang. Harus bisa menjadikan tamu sebagai raja. Bukan sebaliknya, tuan rumah adalah raja dan tamu harus tunduk dengan perintahnya. Mari kita lihat daerah pariwisata di luar Sumatera Utara, misalnya Yogyakarta. Mengapa hingga saat ini pariwisata di Yogyakarta tetap hidup. Padahal yang dijual hanya wisata budaya. Ramah dan jujur dijadikan modal masyarakat Yogyakarta untuk menarik wisatawan. Begitu juga Pulau Bali. Walaupun pernah diguncang bom hingga banyak memakan korban jiwa, tetapi daerah itu masih menjadi primadona sebagai kunjungan wisata. Kasarnya, keramah tamahan dan kejujuran penduduk lokal tidak bisa dikalahkan dengan bom yang mematikan.

Hal kedua adalah infrastruktur. Faktor ini merupakan hal yang sangat vital. Pada era 1980an, jarak tempuh Medan-Parapat (kawasan Danau Toba) paling lama memakan waktu 3 jam. Tapi saat ini bisa memakan waktu 5 hingga 6 jam. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang sempit dan buruk, sementara jumlah kenderaan terus bertambah hingga tidak sebanding dengan luas jalan. Situasi ini menambah keengganan wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba karena dianggap jauh dan perjalanan yang melelahkan. Sehingga masyarakat memilih kawasan wisata alternatif yang mudah dan cepat dijangkau. Infrastruktur lain adalah tersedianya fasilitas umum yang memadai, misalnya kamar mandi umum layak pakai, jaringan internet, dan tempat peristirahatan yang ramah.

Faktor ketiga adalah keseriusan pemerintah dalam andilnya menjaga Danau Toba. Saat ini hampir disepanjang pinggiran Danau Toba tumbuh usaha-usaha peternakan ikan baik yang dikelola masyarakat maupun perusahaan swasta. Hal itu tidak salah, karena mampu mendongkrak perekonomian rakyat. Akan tetapi, usaha-usaha itu harus tetap dalam pengawasan pemerintah daerah sehingga tetap menjaga keasrian Danau Toba. Bahkan, jika dikelola dan ditata dengan baik, keberadaan usaha perikanan itu dapat dijadikana salah satu nilai jual obyek wisata. Pemerintah daerah yang ada di kawasan Danau Toba harusnya memiliki Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang bertujuan menjaga keasrian salah satu danau terindah di dunia itu. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah membuat obyek wisata Sumut tersebut seperti kawasan tak bertuan.

Momentum PDT ini hendaknya mampu mengangkat citra pariwisata Sumatera Utara secara umum, dan dapat dijadikan semangat baru bagi warga Kota Prapat dan berbagai masyarakat di tujuh kabupaten di pinggiran Danau Toba. PDT dapat menjadi salah satu ajang untuk meningkatkan arus kunjungan wisata ke Sumatera Utara. Terpenting pesta ini harus benar-benar milik rakyat. Tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran, dan sekadar serimonial belaka. Tujuan akhir dari pesta ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Potensi luar biasa itu jangan dibiarkan terlantar. Keindahan Tongging, Simarjarunjung dan daerah lainnya harus menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah setempat terlebih Pemprovsu. Rencana Plt Gubsu menjadikan PDT sebagai event wisata nasional hendaknya tidak sebatas retorika, tetapi harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkrit. Mari kita tunggu langkah apa yang akan dibuat usai PDT ini berakhir. Apakah Danau Toba kembali dibiarkan tidur dan akan dibangunkan menjelang PDT tahun depan ?