SIAPA BILANG Sumut tidak perduli pada film nasional? Memang kalau ditilik, setelah masa era Marah Halim Harahap dan era EWP Tambunan, Sumut tidak membuat film lagi secara utuh. Kalau pun ada pembuatan film di Sumut, itu hanya memilih lokasinya saja di Sumatera Utara. Bagaimana dengan ceritanya? Sudah tentu tidak. Kalaupun ada dulu film Naga Bonar yang berkisah tentang keadaan di Sumatera Utara, jelas dia bukan produksi Sumatera Utara. Dia tetap produksi Jakarta.

Demikian juga televisi swasta yang membuat Film TV, mereka hanya mengambil lokasi di Sumatera Utara. Benarkah ceritanya utuh menggambarkan tentang ragam budaya Sumatera Utara? Oh... tunggu dulu. Bahkan mereka memakai dialek-dialek dari Sumatera Utara yang sangat memaksa, bahkan terkesan mengejek.

Secara permanen, Sumatera Utara setelah era EWP Tambunan, memang tidak memiliki perusahaan film lagi. Perusahaan Film yang pernah ada di Sumatera Utara sudah mati dan terkubur, entah dimana makamnya. Padahal tanpa kita sadari, sebenarnya film adalah alat promosi yang sangat efektif. Amerika mempromosikan politiknya, ekonomi, budaya dan sebagainya, bahkan sampai ketangguhan kekuatan militernya dia promosikan lewat filmnya.

Demikian besarkah pengaruh film bagi penontonnya? Sebenarnya, film banyak sekali pengaruhnya bagi penonton. Melalui media audio visual ini, film bisa berpromosi. Bisa pula berproganda, kampanye, memberikan penerangan dan penyampaian wacara serta banyak hal.

Kini SCTV, demikian banyak mengambil lokasi di Bali dalam pebuatan FTV (Film Televisi). Itu mendapat banyak bantuan dari pemerintah daerahnya, pasca peristiwa Bom Bali. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Pemprov Bali benar. Keindahan Bali, tidak berubah setelah pasca Bom Bali. Bali tetap indah dan memiliki daya pesona yang tinggi. Cerita cinta yang diangkat oleh SCTV dalam FTV, membawa kesan, Bali tetaplah Bali yang indah yang pantas dan harus dikunjungi. Pesan itu ternyata sampai kepada semua lapisan masyarakat penonton dan tak ada lagi yang ragu untujk pergi ke Bali berwisata.

Bagaimana dengan Sumatera Utara yang demikian banyak memiliki tempat wisata yang indah dan tak kalah dengan provinswi lain bahkan tak kalah dengan negara lain?

Sebenarnya, banyak insan film di Medan mulai dari remaja sampai dewasa berusaha mempromosikan Sumatera Utara lewat film-film indie yang mereka buat. Mereka mengikutkan film indie yang mereka produksi dengan dana yang sangat terbatas dalam berbagai festival, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adakah pejabat kita mengetahuinya dan sejauh mana mereka mengapresiasi para insan film yang berbuat untuk daerah ini?

Wajar, kalau seniman di Sumatera Utara khususnya di Medan merasa sedih, karena kerja keras mereka tak pernah mendapat penghargaan sedikitpun dari pemerintah daerahnya. Berbeda dengan provinsi lain. Infikom dan humas tiap-tiap porovinsi demikian aktif memantau apa yang dikerjakan oleh para seniman mereka. Mereka demikian mengapresiasi semua kerja seniman mereka. Bagaimana dengan kita di Sumatera Utara?

Seniman di Sumatera terus bekerja dan bekerja tanpa goodwill dari pemerintahnya. Kalaupun seniman mengadakan besar dengan menggunakan uang dari APBD, toh pejabatnya hanya diwakilkan. Jelasnya yang diwakilkan hanya memberikan kata sambutan tertulis, kemudian apakah mereka melaporkan kegiatan itu dan bagaimana pengembangannya atau tidak, juga belum jelas diketahui.

Lasykar Pelangi, bukan film Provinsi Banga-Belitung. Dia produksi Jakarta yang berlokasi di Bangka-Belitung. Film itu mampu benar-benar mengangkat masalah di provinsi itu. Film yang sesungguh mampu mengangkat budaya setempat dan priwisata provinsi itu. Apa akibatnya? Wisatawan nusantara mampu disedot ke Bangka-Bilitung.

Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat? Wisatwan ingin melihat kawasan yang dijadikan lokasi shooting film Lasykar Pelangi. Bahkan kedai kopi yang dipakai sebagai lokasi film dikunjungi oleh wisatwan. Dalam wawancara pemilik kedai kopi pada film tersebut, biasanya hanya mampu menjual sebanyak 10 gelas kopi, setelah film itu mampu menjual rata-rata 600 gelas kopi per hari. Lain lagi kedai-kedai yang lain dan tempat-tempat belanja serta hotel yang mendapat kunjunan lebih besar sebelumnya.

Demikian besarnya dampak sebuah film terhadap tayangannya kepada penontonnya. Pemerintah daerah mengetahui hal ini, hingga mereka mendukung sepenuhnya dan tidak mempersulit para insan film ituy melakukan kegiatannya, melainkan mendukungnya dengan penuh.

Kapan hal itu terjadi di Sumatera Utara? Selain mendapatkan kemudahan dari pememerintah daerah di tingkat atas sampai ke bawah, juga memberikan bantuan sepenuhnya? Haruskah film indie yang dilakukan oleh para remaja, termasuk siswa dan mahasiswa di sebuah kabupaten dimintai izin keramaian? Bukankah seharusnya kepada mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berekspresi untuk mengembangkan nilai-nilai seni yang ada pada mereka?

Kapan seniman di Sumatera Utara mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerahnya, sementara Dewan Kesenian saja sampai sekarang tak tau bagaimana juntrungannya. Bisakah kesenian di daerah ini maju dan berkembang, tanpa ada yang menjembatani senimannya dengan pemerintah melalui dewan keseniannya? Bisakah perfilman kita bisa seperti dulu lagi, jika pemerintah tidak ikut memikirkannya. Bukan dunia film menyedot banyak lapangan pekerjaan?

Idris Pasaribu