PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar semua kepala daerah di Indonesia memerhatikan produski padi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Mengutip laporan Menteri Pertanian Suwono, presiden memberikan apresiasi terhadap hasil petani secara nasional yang berhasil memproduksi padi rata-rata 5,1 ton per hektare, sedangkan di di Seragen, Jawa Tengah bisa mencapai 7 hingga 8 ton per hektarenya. Hasil padi yang cukup baik itu menjadikan Jateng sebagai salah satu provinsi lumbung padi nasional. Menurut Presiden jika kepala daerah turun ke lapangan bersama petani, maka kebijakan yang dikeluarkan dan solusinya menjadi tepat. Kalau semua di negeri ini para pemimpinnya memiliki kepedulian untuk meningkatkan produksi pangan, maka produksi padi Indonesia suatu saat bisa mencapai delapan ton per hektare.
Apa yang diutarakan kepala negara sebenarnya tidak saja sebagai instruksi seorang atasan kepada bawahannya, tapi juga bisa bermakna keprihatinan seorang presiden betapa kurangnya perhatian kepala daerah terhadap para petani sebagai produsen pangan, di antaranya padi sebagai bahan makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia. Padahal bagi negara tertentu, petani selalu dimanjakan dengan memberikan berbagai subsidi. Dari mulai pupuk, pembasmi hama, menyiapkan penyuluh pertanian sampai kepada pemasaran produksi setelah panen. Dampaknya petani bergairah bercocok-tanam, hasil panen melimpah-ruah. Tentunya secara tidak langsung mengangkat kesejahteraan para petani.
Sebagai negara agraris, sebenarnya kita pantas prihatin bila melihat betapa merosotnya hasil produksi pertanian kita. Berbagai hasil produksi pertanian di antaranya seperti padi, jagung, kentang, kedelai dan lainnya seharusnya bisa dipenuhi sendiri tapi kenyataannya harus diimpor dari negara lain. Meski terkadang faktor cuaca dan hama yang datang ikut memusnahkan harapan petani, namun bila pemerintah melalui kepala daerah di masing-masing provinsi memiliki perhatian penuh kepada petani tidak perlu disangsikan lagi berbagai produk pertanian bakal terus meningkat. Tidak seperti selama ini untuk mendapatkan pupuk saja sangat sulit. Begitu juga memasarkan hasil pertanian.
Oleh karena itu instruksi presiden itu menjadi penting, bila kepala daerah berpikiran sama dengan kepala negara yakni memperhatian kebutuhan petani. Hal itu tentunya dapat dipenuhi bila kepala daerah turun langsung dan mengamati persoalan dihadapi petani, sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat dalam mengatasinya. Jadi bukan sebaliknya saat petani panen raya, barulah kepala daerah datang bersama pejabat dengan harapan diekspos di media massa sebagai salah satu keberhasilan daerah dalam memproduksi hasil pertanian. Gaya kepemimpinan seperti itu rasanya sudah tidak cocok lagi dipamerkan saat ini. Selain bakal jadi ejekan juga akan dijauhi para petani yang merasa jerih payah mereka, diklaim pihak lain sebagai keberhasilannya.
Saat inilah waktunya, kepala daerah tidak hanya pandai duduk manis di belakang meja dan cuma bisa menghitung-hitung dana yang diperolehnya dari permainan "pat-gulipat proyek". Padahal bila saja mereka mau berbuat dengan membina para petani akan sangat berarti dan menjadi perhatian publik sebagai kepala daerah yang berhasil. Bila pada tahun 2011 lalu para petani di negeri ini mampu surplus 4,29 juta ton beras. Maka tidak ada salahnya pada 2012 nanti kita juga mampu swasembada jagung, kedelai dan berbagai produk pertanian yang selama ini diimpor. Termasuk juga peningkatan produksi buah-buahan lokal yang selama ini selalu menguras devisa akibat tingginya impor buah ke dalam negeri.
