Medan, (Analisa) . Apa pun resiko yang akan dihadapi, PDI Perjuangan sudah membulatkan tekad untuk tetap melaksanakan program-program pro-rakyat.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPP PDI Perjuangan Ir Effendi Sianipar kepada para wartawan Rabu, (21/2). "Kongres III PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa partai kembali ke jalan ideologi dengan memperjuangkan kekuasaan, sepenuhnya demi kemakmuran rakyat.
Pilihan idelogis ini adalah konsekuensi logis dari situasi sosial-ekonomi-politik nasional yang sejauh ini lebih berpihak kepada modal dan sistim kapitalistik yang meminggirkan bahkan menindas rakyat," kata Effendi yang saat itu didampingi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga Sekretaris HKTI Sumut Jantoguh Damanik.
Menurut Effendi, PDI Perjuangan memahami dan meyakini secara idelogis bahwa rakyat dan kepentingan kaum terpinggirkan haruslah menjadi orientasi dari segenap pikiran dan tindakan. "Penderitaan rakyat dapat diatasi apabila ada kemauan nasional yang kuat diikuti tindakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang tepat.
Dengan kesadaran tersebut, kata Efendi, maka PDI Perjuangan telah mencanangkan bahwa mengelola partai adalah sama dengan mengelola negara. Ini adalah logika yang mendasari strategi sinergi tiga pilar yang menjadi jawaban bagi efektifitas partai dalam memperjuangan kepentingan rakyat," paparnya.
Ditambahkan Effendi Sianipar, sebagai partai politik besar dengan akar yang kuat, PDI Perjuangan telah memiliki modal internal yang tak terbantahkan dan kekuatan politik yang memadai untuk menjalankan agenda tersebut di atas.
"Terkait program pro rakyat, diperlihatkan dengan secara berkala menggelar pelatihan pelatihan penggerak ekonomi kerakyatan. Kami sudah melaksanakannya dengan baik di Kabanjahe diikuti ratusan kader PDI Perjuangan dari lima provinsi antara lain NAD, Sumut, Sumbar, Kepri, dan Riau, di mana sumber dananya ditanggung secara gotong royong," papar Effendi Sianipar seraya menambahkan, pada saat pelatihan dimaksud, di samping pendidikan keterampilan ekonomi kerakyatan dan pemantapan idelogi, juga dilaksanakan peninjauan terhadap ‘dumping side’ yang telah dibina selama ini.
Menurutnya, bukan hanya soal pendanaan dimaksud di atas, bahwa dalam segala kegiatan, semangat yang dikembangkan oleh PDI Perjuangan saat ini adalah semangat gotong royong. "Selanjutnya, PDI Perjuangan melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPP PDI Perjuangan akan menggelar kegiatan serupa di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," sebut Effendi Sianiar.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait resiko dimaksud di atas, Effendi menjelaskan, bahwa "musuh" program mereka adalah para kapitalis (pemilik modal) yang tentunya akan merasa terusik dengan program dimaksud. "Saat ini rakyat sedang menghadapi berbagai masalah terutama terkait masalah kesejahteraan. Dan situasi inilah yang cenderung dimanfaatkan para kapitalis, memanfaatkan partai-partai tertentu, dengan memberi iming-iming pemberian segala macam kepada rakyat.
Padahal hal-hal semacam itu sama sekali tidak memberi pendidikan kepada rakyat dan PDI Perjuangan ingin meningkatkan kelas masyarakat dalam masalah ini. Pada kesempatan itu Effendi Sianipar juga menyampaikan penegasan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait perlunya kontribusi maksimal dari kader partai di tiap-tiap daerah domisilinya. "Megawati sudah mempertegas, bahwa seluruh kader partai harus memperjuangkan kepentingan rakyat di mana pun dia berdomisili. Bagi PDI Perjuangan, indikator keberhasilan kader adalah, apabila kader dimaksud punya nilai tambah bagi rakyat di sekitarnya, apakah kader tersebut sebagai struktur partai, legislatif, atau yang duduk di pemerintahan," kata Effendi.
Saat ditanyakan wartawan apakah pemerintah sekarang sudah punya kebijakan yang pro rakyat, Effendi menyebut, bahwa pemerintah seharusnya menunjukkan keperpihakannya kepada rakyat. "Namun, bahwa keberpihakan itu sepertinya belum tampak, yang bisa dilihat dari anggaran-anggaran pembangunan yang belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat, juga termasuk peraturan pemerintah maupun perda-perda yang kadang cenderung menyudutkan rakyat, dan kebijakan tak populis lainnya," ujar Effendi. (di)
